PEMERINTAH JANGAN ASAL BERPIHAK PADA INVESTOR

MANGGIS-Kehadiran Investor disatu sisi sangat diperlukan guna mengembangkan perekonomian didaerah akan tetapi jangan sampai perjalanan selanjutnya pihak pemerintah maupun DPR justru tunduk dengan Investor yang ujung-ujungnya menekan hingga merugikan masyarakat ,lingkungan secara umum ataupun dampak lain dalam jangka waktu panjang .

Demikian diingatkan I Wayan Sadra ,Pengurus Ashram Gandhi Candidasa yang juga pemerhati lingkungan asal manggis,Karangasem menyikapi wecana pemerintah yang terus menerus berupaya meningkatkan pembangunan dengan berdalih mendatangkan investor ke Karangasem.

“Pemerintah sudah saatnya menimbang sisi baik dan sisi buruk dari kehadiran Investor terutama investor luar yang terus menerus mengeksploitasi lahan-lahan di Karangasem “ Harapnya.

“Jangan selalu yang dijadikan ukuran adalah materi atau demi uang semata ,nasib anak cucu kita dikemudian hari hendaknya juga menjadi pertimbangan,berapa lahan strategis yang telah dikuasai investor saat ini,lima tahun,sepuluh tahun ataupun lima puluh tahun mendatang bisa-bisa generasi kita sudah tidak punya tempat lagi.Karangasem ataupun Bali akan semakin bopeng Dan persoalan baru tentunya akan muncul dikemudian hari“ Imbuhnya.

Sadra juga menyayangkan sikap Pemerintah yang terkesan lebih membela kepentingan Investor dalam mengeksploitasi kawasan hijau ,dicontohkan di Bias Tugel yang hendak dibanguan menjadi villa itu.Ini lagi-lagi demi alasan meningkatkan kesejahteraan masyarakat padahal itu bisa saja hanya dinikmati sesaat sementara sekian hektar lahan telah dicaplok dan sekalipun nantinya berdiri hotel-hotel mewah dan besar tidak menjamin akan banyaknya masyarakat yang bisa berkiprah didalamnya .

“Lihat saja kenyataan saat ini banyak hotel-hotel dalam memenuhi kebutuhannya justru banyak mendatangkannya dari luar Bali bahkan luar negeri .Tidak jarang masyarakat disekitarnya hanya menjadi penonton sekalipun mereka dulunya adalah pemilik lahan “.Bebernya
“Keseimbangan sebagaimana konsep Tri Hita Karana hendaknya menjadi perhatian serius pemerintah dan menjadi landasan dalam mengambil kebijakan,jangan hanya sebatas jargon “ Sempritnya.

Ironisnya lagi menurut Sadra peran DPR selaku control Pemerintah malah belakangan kerap menurunkan rekomendasi terkait kebijakan-kebijakan controversial ,secara politis dinilainya hal itu seakan sengaja menjerumuskan Bupati ,Tak hanya itu tokoh yang dikenal kritis itu juga mempertanyakan hubungan antara Bupati dan Gubernur diera otonomi ini .

“Jika Gubernur memberikan intruksi kepada Bupati apa diera otonomi ini bisa diabaikan begitu saja jika demikian adanya kedepan pemimpin wilayah bisa saja hanya tunduk kepada Kapital ataupun Investor dengan dalih otonomi iya gak ? “ Tanya Sadra menyikapi situasi sekarang ini. (Karta W)