KARANGASEM(Media Karangasem)-Barisan independent lintas organisasi,parpol,profesi ,suku dan agama yang tergabung dalam FKKP Bali, Selasa(8/4) resmi dideklarasikan di kawasan sejuk Rendang, Karangasem.Bersamaan dengan pendeklarasian itu FKKP menyatakan kebulatan tekad mendukung paket Cagub/cawagub Winasa-Alit Putra yang diusung oleh 11 parpol kecil yang tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Bali(KKB).
Menariknya sejalan dengan pendeklarasian Paket Win-Ap(Label yang dipakai paket ini) yang dimulai dari Bali Timur tepatnya di Candidasa Karangasem beberapa waktu lalu,FKKP Bali juga mengawali pendeklarasiannya dari Karangasem.yakni di Resatuaran Mahagiri Rendang Karangasem...
Humas FKKP, Niluh Erna Dewi kepada media ini menyampaikan FKKP merupakan barisan independent yang terbentuk dengan landasan kesadaran bersama tanpa memandang adanya perbedaan baik organisasi,parpol ,lembaga,agama hingga profesi sekalipun
Alasan mendukung Paket Win-Ap, Lanjut sosok berparas ayu itu,dikarenakan Winasa telah menunjukkan bukti nyata kepemimpinannya serta memiliki indicator yang jelas dan terukur terhadap program maupun visi dan misinya dalam memimpin Bali kedepan.Selain itu disebutkan Winasa juga secara tegas berani menyampaikan kontrak politiknya demi tujuan mensejahterakan masyarakat .
FKKP sendiri yang dikomandai Dewa Putu Parwata Nida, setelah dideklarasikan di Rendang selanjutnya akan membentuk kepengurusannya diseluruh Kabupaten yang ada di Bali
Sementara itu dikutif dari Press Realease’nya misi FKKP disebutkan antara lain mensukseskan pilkada/pilgub Bali 2008 ,menggalang dan menyalurkan aspirasi rakyat secara terkoordinir dan komunikatif termasuk didalamnya memenangkan paket Win-Ap .melalui system dan mekanisme penggalangan masyarakat,kampanye,advokasi serta monitoring dan evaluasi.(Karta)
09 April 2008
FKKP BULATKAN TEKAD DUKUNG WINASA-ALIT PUTRA
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
3 comments:
Winasa Mencaplok Tanah Umat Hindu dan Korup?
Winasa adalah sosok yang unik. Langkah-langkah yang diambilnya selama berkuasa di Jembrana selalu menghasilkan kontroversi. Tak sedikit penyimpangan yang dituduhkan padanya. Bebeberapa waktu lalu, misalnya, Forum Gerakan Jembrana (FGJ) melakukan demo ke PHDI, DPRD, dan Kejaksaan Negeri Jembrana membawa fakta-fakta “kecurangan” yang dilakukan Winasa. Mereka juga menduga PHDI telah bermain mata dengan Winasa.
FGJ, antara lain, menggugat penggunaan tanah milik PHDI (umat Hindu) yang dijadikan lokasi pembangunan Rumah Sakit Dharma Sentana. Menurut mereka, hal ini merupakan bentuk perampasan sewenang-wenang yang dilakukan Winasa terhadap tanah milik umat. Pendemo malah menuduh Winasa telah mengangkangi tanah milik umat Hindu sejak tahun 1987. Karena itu, mereka pun memancangkan papan bertuliskan “Tanah Milik Umat Hindu” di lokasi RS Dharma Sentana itu.
Selain persoalan perampasan tanah millik umat itu, Winasa juga dituduh melakukan mark up pembelian mesin dalam proyek “Air Megumi”. Mereka menyatakan, ada tiga dugaan penyimpangan dalam proyek itu.
Pertama, dugaan adanya penyimpangan atas pengadaan mesin yang tidak sesuai dengan Kepres yang berlaku.
Kedua, mesin yang dibeli itu merupakan mesin bekas yang dibeli dengan harga Rp 6,1 miliar. Itu harga yang sangat tidak pantas. Mereka membuktikan, faktur pembelian nyata-nyata mengatakan bahwa mesin itu merupakan mesin bekas.
Ketiga, ada dugaan kolusi. Sebab, anak Winasa bernama Patria, adalah salah satu direktur PT Dairin di Indonesia yang menjadi pemasok mesin bekas itu.
Pendemo juga menuduh Winasa melakukan pembukuan APBD ganda. Mereka mengemukakan fakta, pembukuan APBD ganda itu dibuat bertanggal sama, mencantumkan sumber pendapatan dan pengeluaran yang sama, tetapi pos-pos dan sub-sub pembelanjaan berbeda.
Winasa Mencaplok Tanah Umat Hindu dan Korup?
Winasa adalah sosok yang unik. Langkah-langkah yang diambilnya selama berkuasa di Jembrana selalu menghasilkan kontroversi. Tak sedikit penyimpangan yang dituduhkan padanya. Bebeberapa waktu lalu, misalnya, Forum Gerakan Jembrana (FGJ) melakukan demo ke PHDI, DPRD, dan Kejaksaan Negeri Jembrana membawa fakta-fakta “kecurangan” yang dilakukan Winasa. Mereka juga menduga PHDI telah bermain mata dengan Winasa.
FGJ, antara lain, menggugat penggunaan tanah milik PHDI (umat Hindu) yang dijadikan lokasi pembangunan Rumah Sakit Dharma Sentana. Menurut mereka, hal ini merupakan bentuk perampasan sewenang-wenang yang dilakukan Winasa terhadap tanah milik umat. Pendemo malah menuduh Winasa telah mengangkangi tanah milik umat Hindu sejak tahun 1987. Karena itu, mereka pun memancangkan papan bertuliskan “Tanah Milik Umat Hindu” di lokasi RS Dharma Sentana itu.
Selain persoalan perampasan tanah millik umat itu, Winasa juga dituduh melakukan mark up pembelian mesin dalam proyek “Air Megumi”. Mereka menyatakan, ada tiga dugaan penyimpangan dalam proyek itu.
Pertama, dugaan adanya penyimpangan atas pengadaan mesin yang tidak sesuai dengan Kepres yang berlaku.
Kedua, mesin yang dibeli itu merupakan mesin bekas yang dibeli dengan harga Rp 6,1 miliar. Itu harga yang sangat tidak pantas. Mereka membuktikan, faktur pembelian nyata-nyata mengatakan bahwa mesin itu merupakan mesin bekas.
Ketiga, ada dugaan kolusi. Sebab, anak Winasa bernama Patria, adalah salah satu direktur PT Dairin di Indonesia yang menjadi pemasok mesin bekas itu.
Pendemo juga menuduh Winasa melakukan pembukuan APBD ganda. Mereka mengemukakan fakta, pembukuan APBD ganda itu dibuat bertanggal sama, mencantumkan sumber pendapatan dan pengeluaran yang sama, tetapi pos-pos dan sub-sub pembelanjaan berbeda.
Winasa Mencaplok Tanah Umat Hindu dan Korup?
Winasa adalah sosok yang unik. Langkah-langkah yang diambilnya selama berkuasa di Jembrana selalu menghasilkan kontroversi. Tak sedikit penyimpangan yang dituduhkan padanya. Bebeberapa waktu lalu, misalnya, Forum Gerakan Jembrana (FGJ) melakukan demo ke PHDI, DPRD, dan Kejaksaan Negeri Jembrana membawa fakta-fakta “kecurangan” yang dilakukan Winasa. Mereka juga menduga PHDI telah bermain mata dengan Winasa.
FGJ, antara lain, menggugat penggunaan tanah milik PHDI (umat Hindu) yang dijadikan lokasi pembangunan Rumah Sakit Dharma Sentana. Menurut mereka, hal ini merupakan bentuk perampasan sewenang-wenang yang dilakukan Winasa terhadap tanah milik umat. Pendemo malah menuduh Winasa telah mengangkangi tanah milik umat Hindu sejak tahun 1987. Karena itu, mereka pun memancangkan papan bertuliskan “Tanah Milik Umat Hindu” di lokasi RS Dharma Sentana itu.
Selain persoalan perampasan tanah millik umat itu, Winasa juga dituduh melakukan mark up pembelian mesin dalam proyek “Air Megumi”. Mereka menyatakan, ada tiga dugaan penyimpangan dalam proyek itu.
Pertama, dugaan adanya penyimpangan atas pengadaan mesin yang tidak sesuai dengan Kepres yang berlaku.
Kedua, mesin yang dibeli itu merupakan mesin bekas yang dibeli dengan harga Rp 6,1 miliar. Itu harga yang sangat tidak pantas. Mereka membuktikan, faktur pembelian nyata-nyata mengatakan bahwa mesin itu merupakan mesin bekas.
Ketiga, ada dugaan kolusi. Sebab, anak Winasa bernama Patria, adalah salah satu direktur PT Dairin di Indonesia yang menjadi pemasok mesin bekas itu.
Pendemo juga menuduh Winasa melakukan pembukuan APBD ganda. Mereka mengemukakan fakta, pembukuan APBD ganda itu dibuat bertanggal sama, mencantumkan sumber pendapatan dan pengeluaran yang sama, tetapi pos-pos dan sub-sub pembelanjaan berbeda.
Post a Comment